Pernyataan tersebut disampaikan Roberthus saat diwawancarai awak media di Ternate, Kamis (13/8/2026). Ia mengatakan, pengawasan kejaksaan terhadap pembangunan tidak hanya mencakup proyek yang menggunakan anggaran Pemerintah Daerah, tetapi juga berbagai program pembangunan yang mendapat dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat.
Menurut Roberthus, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan keuangan negara harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat biaya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Untuk mendukung program pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Maluku Utara, kita pastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan, baik yang menggunakan keuangan negara dari sini maupun bantuan dari pusat, harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat biaya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Roberthus.
Ia menegaskan, seluruh pembangunan yang bersumber dari uang negara harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, penggunaan anggaran perlu diawasi agar sesuai dengan tujuan dan peruntukannya serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Selain pembangunan, Roberthus juga merespons sejumlah kasus dugaan korupsi yang saat ini masih dalam penanganan Kejati Malut.
Ia menyebut, perkembangan terkait kasus-kasus tersebut akan disampaikan kepada publik setelah proses penanganannya mencapai tahapan yang memungkinkan untuk dipublikasikan.
“Tunggakan-tunggakan dalam proses, nanti teman-teman media juga akan tahu proses akhirnya seperti apa. Saya memastikan perkembangan penanganan kasus tersebut akan disampaikan kepada publik pada waktunya,” tuturnya.
Dengan komitmen tersebut, Kejati Malut menegaskan perannya tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan pembangunan yang menggunakan keuangan negara berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara.
Redaksi: Asrul
